PAPER TENTANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA DI KOREA

Sumber: Google

Korea kembali menghadapi tingkat pengangguran usia muda sekitar 9% yang berada di urutan tertinggi ke dua di dunia setelah Prancis. Pada tahun 2004, dari 400.000 lulusan universitas hanya 20.000 yang mendapat  pekerjaan. Selain itu, dapat diperkirakan 70% perusahaan-perusahaan di Korea berencana untuk mengontrak lulusan tahun 2004. Banyak faktor yang membuat perusahaan melaksanakan pembatasan kontrak tersebut,  berdasarkan fakta dari beberapa institusi publik yang gagal menetapkan  pelatihan yang memadai dan mempersiapkan murid-murid (SMA yang hampir lulus) untuk memasuki dunia kerja. Itulah sebabnya, pemerintah menyusun program insentif baru untuk mengontrak Tenaga Kerja muda. Pada bulan Oktober 2004, perusahaan-perusahaan di Korea menerima subsidi untuk setiap Tenaga Kerja muda yang dikontrak. Program ini bisa efektif untuk tiga tahun.

Selain itu, pada tanggal 13 Oktober 2004, Federasi Ketenagakerjaan Korea (FKK) mengeluarkan sebuah surat resmi untuk mendesak 4.000 perusahaan anggota untuk memperlonggar pembatasan kontrak pekerja-pekerja baru. FKK adalah organisasi independen di Korea untuk menjamin perdamaian antar industri dan perkembangan ekonomi di seluruh negeri. Ke-4.000 perusahaan anggota yang terdiri dari perusahaan Korea dan perusahaan asing, termasuk perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, perbankan, transportasi, konstruksi, dan akuntansi. FKK tetap memperhatikan trend pertumbuhan antara  perusahaan-perusahaan anggota mereka yang menetapkan pembatasan  pada seseorang yang mereka kontrak.

Tanggal 2 November 2004, salah satu usaha untuk membuat pasar Tenaga Kerja menjadi lebih fleksibel, pemerintah Korea menyetujui rancangan yang dibuat perusahaan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja tidak tetap. Adanya tenaga kerja tidak tetap, seperti Tenaga Kerja imigran dan Tenaga Kerja subkontrak, yang berjumlah lebih dari separuh angkatan kerja di Korea membuat perusahaan bisa menghemat waktu dan uang dibandingkan pengeluaran biaya untuk pekerja full-time yang dikontrak.

Rancangan baru akan memberikan suatu perlakuan dan lingkungan kerja yang lebih baik bagi  pekerja-pekerja tersebut. Sebelumnya, pekerja tidak tetap itu diizinkan untuk bekerja  pada seorang pengusaha hingga dua tahun. Berdasarkan rancangan baru, mereka diperbolehkan bekerja dalam jangka waktu yang lebih  panjang, yaitu tiga tahun, namun jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dalam keadaan tertentu, seperti untuk melanjutkan proyek yang terus-menerus atau untuk mengisi posisi yang kosong setelah ada seorang  pekerja tetap full-time yang mengundurkan diri.

Untuk menciptakan lingkungan investasi yang menyenangkan, Menteri Keuangan dan Ekonomi telah mengimplementasikan peraturan  pajak penghasilan yang baru secara eksklusif untuk pekerja ekspatriat dan  perusahaan asing. Berdasarkan peraturan baru ini, pekerja-pekerja asing yang tinggal di Korea dapat memilih 2 metode ketika mengkalkulasikan  pajak penghasilan mereka di Korea, mereka boleh memilih flat tingkat  persentase pajak 17% pada penghasilan kotor mereka.

Perusahan asing yang terletak di Zone Ekonomi Bebas atau Zone Perdagangan Bebas di Korea yang memenuhi syarat bisa memperoleh tunjangan pajak baru tersebut. Perusahaan-perusahaan manufakturing yang memenuhi syarat dan perusahaan-perusahaan kepariwisataan yang memiliki investasi asing langsung kira-kira US$ 10 milyar, seperti perusahaan penerbangan yang memiliki investasi asing langsung minimal US$ 5 milyar. Perusahaan ini memenuhi syarat untuk memperoleh potongan 100% pajak penghasilan di Korea selama 3 tahun, termasuk pajak badan hukum dan pajak lokal, serta  potongan 50% untuk 2 tahun. Perusahaan asing yang menjalankan program  pengembangan kerja di dalam Zone Ekonomi Bebas juga menerima tunjangan pajak yang sama dengan perusahaan-perusahaan asing yang berlokasi di Zone Ekonomi Bebas. Perusahaan harus memiliki investasi asing minimal US$ 30 milyar. Dengan mengimplementasikan potongan pajak baru untuk perusahaan asing dan ekspatriat, pemerintah Korea berharap dapat meningkatkan persaingan internasional antar perusahaan di Korea.

Perusahaan asing akan menghadapi kesulitan bila menerima perusahaan Korea sebagai pesaing organisasi mereka. Kesulitan utamanya yaitu kekuatan dan keagresifan serikat buruh Korea. Dengan adanya merger ataupun akuisisi, periode peralihan akan menyebabkan perbedaan lingkungan kerja dan budaya organisasi digabungkan menjadi satu. Peralihan ini menjadi sulit dengan adanya perlawanan kuat dari serikat buruh Korea yang sangat kuat. Hubungan pekerja yang tidak konsisten menjadi rintangan bagi investasi asing di Korea dan mempunyai pengaruh yang kuat bagi daya saing global. Kelompok pekerja paling besar di Korea, Federasi Persatuan Dagang Korea dan Persatuan Dagang Konfiderasi Korea, dituduh melakukan pemogokan umum pada tanggal 1 Desember 2005 untuk memprotes kebijakan pemerintah tentang pekerja tepatnya  bagi pekerja tidak tetap.

Pada tahun 2010, Korea Selatan mencapai tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,3% yang posisinya berada jauh dibawah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk merupakan indikator pembangunan ekonomi. Tingkat penduduk yang tinggi, jika tidak didukung dengan penyediaan pelayanan pendidikan yang baik, membuat pendistribusian pendidikan tidak merata. Subsidi pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan untuk semua tingkat pendidikan. Akibatnya, banyak warga yang tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga kualitas tenaga kerja rendah. Penawaran tenaga kerja yang banyak tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai sehingga angka pengangguran.

Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama dunia dan tercatat sebagai pengekspor terbesar keenam, ternyata mempekerjakan banyak pekerja dari sekolah-sekolah menengah terutama Sekolah Menengah Kejuruan. Pemerintah menyadari bahwa Sekolah Kejuruan tidak bisa dipandang sebelah mata untuk menghasilkan kualitas terhadap calon tenaga kerja. Perhatian khusus dan pemberian bantuan diberikan kepada Sekolah Kejuruan sehingga para lulusannya memiliki kualitas yang baik untuk bekerja. Industri-industri yang berbasis di bidang teknologi dan otomotif di Korea Selatan pun banyak menyerap tenaga kerja dari lulusan Sekolah Kejuruan. Berbeda dengan Indonesia yang sebagian lulusan Sekolah Kejuruannya hanya memiliki kualitas seadanya sehingga tidak mampu bersaing kuat dengan calon pekerja lainnya.

Pada awalnya Korea Selatan masih berorientasi sebagai negara peniru teknologi negara-negara maju. Industrialisasi berbasis teknologi dalam negeri Korea Selatan dimulai sejak awal periode 1960-an bermula dari industri pengolahan biji besi, tungsten dan bahan baku sutra yang tidak memiliki nilai tambah tinggi. Namun sejak 1970-an mulai berkembang sektor-sektor industri baru yang berorientasi ekspor seperti tekstil, petrokimia, garmen, dan kayu lapis. Dalam dua dekade awal industrialisasi ini, para industriawan Korea belum menaruh perhatian pada kegiatan pengembangan teknologi baru. Upaya mereka lebih berfokus pada upaya mengejar ketertinggalan teknologi melalui proses  imitasi dan adaptasi. Periode kedua industrialisasi pada 1980-1990an merupakan periode yang menentukan, dimana akumulasi modal dan tingkat penguasaan teknologi telah memungkinkan bagi penyerapan dan pengembangan teknologi yang lebih tinggi. Industri petrokimia, perkapalan, otomotif dan konstruksi menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Dalam periode inilah pemerintah Korea secara intensif mendorong peran universitas riset sebagai salah satu faktor kunci pembangunan ekonominya. Pasca krisis keuangan 1997-1999, sektor-sektor industri berteknologi tinggi pun mulai mendominasi perekonomian negara ini. Saat ini Korea terus meningkatkan daya saingnya dalam memasuki era perekonomian berbasis pengetahuan.